Pemkab Capai Prestasi Pemerintahan Terbaik se-Sumatera
PROKEPRI.COM, BINTAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberikan apresiasi kepada Bupati Bintan H Apri Sujadi dan wakil atas kinerjanya mampu membawa Pemkab Bintan mencapai prestasi pemerintahan terbaik se-Sumatera.
Apresiasi ini disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo melalui Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri Drs. Drajat Wisnu Setyawan disela-sela pertemuan di Gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (1/10) siang kemaren.
Rapat juga dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Bintan Moch Setioso , Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Luki Zaiman Prawira, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tamsir, M.Si, Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bintan Herry Wahyu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan Herika dan unsur terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Drajat memaparkan terkait pentingnya inovasi dalam peningkatan kinerja pemerintah. Kabupaten Bintan sendiri, menurutnya sangat baik dalam kinerja pemerintah.
“Terbukti tahun 2017 yang lalu saja Kabupaten Bintan mampu mencapai prestasi Kinerja Pemerintahan Terbaik se Sumatera dan rangking ke 19 secara nasional dari 397 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” ungkap Drajat.
Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan, masih Drajat, sangat kita apresiasi dimana tahun 2017 yang lalu mampu mencapai rangking 19 dari seluruh Indonesia dengan pencapaian kinerja ” sangat tinggi “.
“Kita harapkan Kabupaten Bintan akan mampu terus melakukan inovasi dalam peningkatan kinerja pemerintahan sehingga tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” tutur dia.
Sementara itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mengungkapkan terkait pentingnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah sendiri harus rutin melakukan koordinasi ke pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait agar pelaksanaan pembangunan tidak saja berdasarkan anggaran APBD namun juga diaplikasikan melalui anggaran APBN.
“Koordinasi ke pemerintah pusat dalam hal ini ke kementerian-kementerian terkait sangatlah penting. Agar kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah juga didukung oleh pemerintah pusat untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang good governance ” tutupnya.(mcb)
Editor : YAN
