PROKEPRI.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berjanji akan mempelajari semua tuntutan (aspirasi,red) yang disampaikan perwakilan mahasiswa.
“Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,”ujar Prasetyo dikutip kompas, Sabtu (6/9/2025).
Senada itu, Menteri Pendidikan Tinggi (Mendikti) Brian Yuliarto juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran pimpinan perwakilan organisasi mahasiswa dalam pertemuan bersama di Istana Negara.
“Tentu di tengah berbagai keramaian yang terhadu, pastinya kita tetap menginginkan bagaimana bangsa kita, negara kita, itu menjadi bangsa yang semakin maju, semakin menuju kesejahteraan agar pada akhirnya negara kita dapat sejajar dengan negara-negara maju lainnya,”tutup Brian.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia Kerakyatan (BEM SI Kerakyatan) membawa 17+8 tuntutan rakyat dalam pertemuan menyampaikan asprasi ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Para perwakilan dari sejumlah BEM dan organisasi kemahasiswaan ini diterima dan bertemu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi (Mendikti) Brian Yuliarto.
“Bahwasanya 17+8 harus bisa diakamodir dan Pak Mendikti serta Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakamodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini, 17+8, seperti itu,”kata perwakilan BEM SI Kerakyatan, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang usai pertemuan.
Jajaran eksekutif, Yudikatif dan Legislatif, sambung Kaleb menekankan, agar meneggakkan supremasi sipil dan menolak militerisme.
“Seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,”tegasnya.
BEM SI Kerakyatan disebut, akan terus mengawal proses tuntutan dan pertemuan mahasiswa dengan pemerintah bukan kemenangan mutlak bagi rakyat.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa mengawal apapun tuntutan, baik 17+8 ataupuh aspirasi ataupun tuntutan yang disebarluaskan ataupun disuarakan oleh masyarakat di setiap daerah, itu harus tetap dikawal dan tetap disuarakan, seperti itu,”jelas Kaleb.
Meski tidak dapat bertemu Presiden Prabowo Subianto, BEM SI Kerakyatan menilai respon pemerintah cukup baik.
17+8 tuntutan rakyat itu diberi tenggak waktu hingga 5 September 20025 yang dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden Ro, DPR, Ketuam Umum Parpol, Polri, TNI dan Kementerian Sektor Ekonomi.
Sementara 8 agenda reformasi diminta rampung pada 2026.
Sebagaimana diketahui, sejumlah aksi demontrasi oleh berbagai elemen termasuk mahasiswa serta buruh pecah di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Jakarta pada Agustus 2025.
Aksi itu dipicu adanya kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat, salah satunya kenaikan pajak.(wan)
Editor: yn
