Penyidikan Pelanggaran Pemilu Walikota Dihentikan, Kasat Reskrim: Bukan Tindak Pidana

 

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Rio Reza Parindra. Foto Ist

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Kepolisian Resort (Polres) Kota Tanjungpinang menghentikan penyidikan pelanggaran Pemilu Walikota Tanjungpinang Hj Rahma, lantaran tidak memenuhi unsur pidana.

“Kerena unsur pasal tidak dapat kami penuhi, sehingga penetapan tersangka tidak dapat kami lakukan dan penyidikan kami hentikan dengan alasan Bukan tindak pidana,” kata Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando melalui Kasat Reskrim AKP Rio Reza Parindra kepada prokepri, Selasa (24/11/2020).

Unsur pasal tidak terpenuhi yang dimaksud, Rio menerangkan, yaitu, unsur kesengajaan dan unsur menggunakan program.

“Dasar kita hasil pemeriksaan saksi ahli, memorandum Perbawaslu RI tanggal 23 Januari 2020, pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat bukti tindak pidana. Yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti. Kita hanya punya 1 alat bukti saja yaitu keterangan saksi,” ungkapnya.

Rio memastikan bahwa pihaknya sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan melalui pengumpulan barang bukti, penyitaan serta pemeriksaan 16 orang saksi dan melakukan gelar perkara tingkat polres, polda termasuk Sentra Gakkumdu.

“Saksi yang kita periksa terdiri dari unsur pemerintah baik sekda, BPBD Kota dan pemerintah, warga masyarakat khususnya yang menerima langsung pembagian masker/kampanye,unsur dari parpol/Timses, KPU dan Bawaslu/Panwascam itu sendiri,” tutup Rio.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang M Zaini juga mengatakan hal yang sama.

“Hasilnya sama seperti yang disampaikan pak Kasat, ketika dirilis sudah gelar perkara bersama dari unsur Bawaslu, kepolisan dan unsur kejaksaan. Istilahnya Sentra Gakkumdu. Jad, satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” jelas Zaini.(yan)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.