Sensus Ekonomi 2026 Anambas Dimulai, BPS Soroti Transparansi Data Industri Migas
PROKEPRI.COM, ANAMBAS – Badan Pusat Statistik (BPS) mulai “membedah” kekuatan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Medco Matak base, Senin (11/5/2026).
Langkah awal pendataan itu difokuskan pada sektor industri minyak dan gas (migas), yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perputaran ekonomi di wilayah perbatasan tersebut.
Kegiatan sensus dipimpin langsung Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Toto Haryanto Silitonga bersama Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, dengan lokasi awal pendataan di kawasan Matak Base, Kecamatan Kute Siantan.
Kawasan tersebut dipilih karena menjadi pusat aktivitas logistik industri migas yang berada di bawah pengelolaan SKK Migas dan berperan penting dalam mendukung operasional pengeboran lepas pantai di wilayah Anambas.
Pendataan ekonomi berskala nasional itu akan berlangsung hingga 30 Juni 2026 mendatang dan menjadi agenda rutin setiap 10 tahun sekali untuk memetakan perubahan struktur ekonomi daerah.
Namun dalam kunjungan awal tersebut, BPS mengaku masih menemui kendala dalam memperoleh data teknis industri migas dari pihak perusahaan maupun SKK Migas.
Beberapa data strategis seperti jumlah sumur produksi, volume produksi migas hingga aktivitas eksplorasi offshore di wilayah Anambas belum dapat diperoleh secara rinci.
Hal itu disebabkan karena Matak Base hanya berfungsi sebagai pusat lalu lintas logistik menuju lokasi pengeboran lepas pantai dan bukan lokasi produksi utama.
Kepala BPS Kepri, Toto Haryanto Silitonga menegaskan sensus ekonomi memiliki peran penting sebagai alat ukur perkembangan ekonomi daerah selama satu dekade terakhir.
“Sensus ekonomi ini sangat penting karena menjadi alat ukur perubahan ekonomi selama 10 tahun terakhir. Dari sini kita bisa melihat sektor mana yang berkembang, mana yang menurun, termasuk kontribusi industri migas terhadap daerah,” kata Toto.
Menurutnya, data yang akurat sangat dibutuhkan pemerintah pusat maupun daerah agar arah kebijakan pembangunan dan investasi dapat disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Meski belum memperoleh seluruh data teknis migas, pihaknya tetap akan melanjutkan koordinasi dengan perusahaan dan SKK Migas.
“Masalah itu mungkin sudah aturan dari perusahaan. Kita mengikuti saja, nanti kami menyurati SKK Migas dan perusahaan untuk memberikan data berapa sumur migas, jumlah produksi dan lain-lain,” ujarnya.
Toto berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Anambas dapat bersikap terbuka dan kooperatif demi kelancaran sensus ekonomi.
“Kami berharap perusahaan terbuka dan mendukung sensus ekonomi ini. Semua data yang diberikan tentu untuk kepentingan pembangunan daerah dan kepentingan nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng menilai sensus ekonomi bukan sekadar pendataan administratif, melainkan fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi acuan pemerintah pusat dalam melihat kemampuan ekonomi sekaligus kebutuhan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Kita minta jujur lah memberikan data. Ini kan dasar pembangunan untuk ke depan. Kalau pusat nilai Anambas masih kurang, nanti mereka bantu. Dasarnya ya dari hasil sensus ekonomi,” tegas Aneng.
Ia juga meminta seluruh petugas sensus agar aktif dan tegas dalam mendorong keterbukaan data dari seluruh perusahaan yang beroperasi di Anambas.
Menurut Aneng, tidak boleh ada informasi ekonomi yang ditutup-tutupi karena seluruh data tersebut sangat menentukan arah kebijakan dan masa depan pembangunan daerah.
“Petugas sensus harus mendesak perusahaan supaya terbuka terhadap semua data yang dibutuhkan. Jangan ada yang ditutupi, karena ini menyangkut masa depan pembangunan Anambas,” pungkasnya.(as)
Editor: yn
