Serap Aspirasi Warga Bintan, Ria Saptarika Tegaskan Pembangunan Harus Adil hingga ke Desa

PROKEPRI.COM, BINTAN – Berbagai persoalan masyarakat desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, hingga pemerataan pembangunan menjadi sorotan utama dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (SOS MPR). Acara ini digelar bersama masyarakat Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, pada Sabtu (12/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Tembeling sejak pukul 08.00 hingga 12.00 WIB ini menghadirkan Anggota DPD RI daerah pemilihan Kepulauan Riau, Ria Saptarika. Selain memaparkan materi Empat Pilar MPR RI, agenda ini juga diisi dengan sesi dialog interaktif.

Dalam dialog tersebut, warga memanfaatkan momen untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan kendala yang mereka hadapi sehari-hari. Masyarakat berharap pembangunan di wilayah desa terus ditingkatkan agar tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan atau pusat pertumbuhan ekonomi saja.

Ria Saptarika menegaskan bahwa SOS MPR tidak boleh hanya dimaknai sebagai penyampaian teori nilai-nilai kebangsaan. Lebih dari itu, kegiatan ini harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan persoalan mereka langsung kepada wakil daerah.

“Empat Pilar bukan sekadar bicara nilai kebangsaan secara teoritis, tetapi harus hadir nyata dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan yang adil, pelayanan publik yang prima, dan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Ria.

Ria menilai, karakteristik Kepulauan Riau sebagai daerah maritim membuat tantangan pembangunan antarwilayah berbeda-beda. Oleh karena itu, pembangunan desa wajib ditempatkan sebagai agenda prioritas pembangunan daerah.

“Kepri memiliki karakter wilayah yang unik dengan banyak pulau dan perdesaan. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya fokus pada pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat desa mendapatkan akses dan kesempatan yang sama,” tuturnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar mobilitas, mempermudah distribusi barang, serta membuka akses pasar yang lebih luas.

Selain infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal juga menjadi prioritas. Desa dinilai memiliki segudang potensi yang bisa menjadi sumber ekonomi baru jika didukung oleh akses permodalan, teknologi, pemasaran, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Potensi desa jangan hanya dijadikan objek pembangunan, masyarakat harus menjadi pelaku utamanya. Jika produk lokal ingin maju, kita tidak bisa hanya fokus pada produksi, tetapi juga kualitas, kemasan, pemasaran digital, hingga akses pembiayaannya,” jelas Ria.

Dalam sesi tanya jawab, salah seorang warga mempertanyakan langkah nyata agar aspirasi mereka tidak berhenti sebagai usulan di atas kertas tanpa tindak lanjut. Menanggapi hal itu, Ria menjelaskan bahwa setiap persoalan harus dipetakan sesuai kewenangan tingkat pemerintahan.

“Ada persoalan yang menjadi ranah pemerintah desa, kabupaten, provinsi, maupun pusat. Aspirasi ini harus didokumentasikan dengan baik agar jelas siapa yang berwenang menanganinya,” kata Ria.

Sebagai anggota DPD RI, ia menegaskan tanggung jawabnya untuk membawa kepentingan daerah ke tingkat nasional. Namun, ia juga meminta masyarakat menyampaikan aspirasi secara konkret agar bisa dikawal lebih efektif.

“Jika aspirasinya jelas, datanya lengkap, dan kebutuhan masyarakatnya nyata, tentu akan lebih mudah bagi kami untuk memperjuangkannya melalui wewenang yang ada di DPD RI,” tambahnya.

Warga juga menyampaikan harapan agar pesatnya perkembangan kawasan ekonomi dan pariwisata di Bintan dapat memberikan dampak kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat desa, bukan hanya masyarakat kota.

Ria pun sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan warga lokal.

“Jangan sampai ekonomi tumbuh, tetapi masyarakat lokal hanya jadi penonton. Warga harus diberi kesempatan terlibat aktif sebagai pelaku ekonomi,” tegasnya.

Penguatan ini bisa dilakukan lewat pengembangan usaha mikro, produk lokal, sektor pangan, kerajinan, hingga jasa yang sesuai karakter wilayah setempat.

Di akhir acara, Ria mengingatkan masyarakat untuk tetap merawat semangat gotong royong di tengah derasnya perubahan sosial dan kemajuan teknologi informasi.

“Negara tidak bisa bekerja sendiri, begitu pula masyarakat. Semangat gotong royong harus tetap hidup. Pemerintah hadir, masyarakat aktif, dan wakil rakyat mengawal aspirasinya,” pungkas Ria.

Kegiatan SOS MPR di Desa Tembeling ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi dua arah yang efektif dalam menyerap kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa.(red)