PROKEPRI.COM,JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan belanja tak terduga (BTT) dan bantuan sosial (Bansos) dalam rangka mengendalikan inflasi. Menurut Tito, pada sisa dua bulan tahun anggaran, Tito meminta Pemda untuk mengoptimalkan anggaran BTT dan Bansos agar segera direalisasikan.
Tito menegaskan, upaya itu dilakukan untuk mengendalikan perekonomian agar tetap stabil di tengah ketidakpastian global.
“Untuk Belanja Tak Terduga yang sudah ada arahan dari Bapak Presiden, dan sudah ada edaran dari kami untuk dapat membelanjakan untuk intervensi dalam rangka inflasi, dari 12T lebih sekarang baru terpakai 2T lebih. Berarti masih ada lebih kurang 10T lebih, (waktu) tinggal 2 bulan. BTT ini digunakan untuk hal-hal yang tak terduga, misalnya bencana, tapi juga sebagian bisa dialokasikan untuk penanganan inflasi,” kata Tito dalam keterangannya, Rabu (2/11).
Tito menyampaikan, sejumlah Pemda telah merealisasikan BTT dengan cukup baik. Dia menyebut, daerah tersebut di antaranya Papua Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Sedangkan untuk daerah provinsi yang realisasi BTT-nya masih di bawah 2 persen per 28 Oktober 2022 adalah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.
Tito juga meminta Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan perhatian terhadap realisasi BTT yang dinilai masih rendah di daerah Kabupaten Sukoharjo, Bengkulu Selatan, Indragiri Hulu, Kota Palembang, Palopo, Kupang, dan daerah lainnya yang memiliki nilai realisasi rendah.
“BTT-nya yang masih 0 atau di bawah 2 persen, (tolong) digunakan BTT-nya,” ucap Tito.
Mantan Kapolri ini juga menyoroti realisasi Bansos di seluruh Pemda sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak inflasi.
“Bansos juga salah satu instrumen untuk menjaga sosial safety net. Jaring pengaman sosial bagi masyarakat kita yang betul-betul mereka perlu dibantu karena ada kenaikan harga-harga, barang dan jasa,” ungkap Tito.
Tito membeberkan, dari alokasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia, jumlah alokasi anggaran bansos sebesar Rp 12,032.97 triliun. Namun angka tersebut baru terealisasi sebesar 49,68 persen atau Rp 5,977.52 triliun per 28 Oktober 2022.
Angka itu didapat dari realisasi di tingkat provinsi sebesar 52,55 persen atau Rp 3,309.50 triliun, realisasi kabupaten 47,11 persen atau Rp 2,165.56 triliun, dan realisasi di tingkat kota sebesar 44,18 persen atau Rp 502,46 miliar.
“Itu dari 12 triliun lebih seluruh Pemda terpakai lebih kurang hampir separuh, (atau) 50 persen. Masih ada dua bulan lagi (untuk) bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat,” pungkas Tito.(Jp)
