PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menegaskan bahwa penguatan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi aparatur merupakan investasi moral, intelektual, dan profesional yang harus ditanamkan dalam setiap proses pelayanan publik.
“Sebagai aparatur, kita bukan hanya mengurus administrasi. Kita mengurus manusia, dan setiap manusia memiliki hak, martabat, dan kehormatan yang wajib kita hormati,”ujar Lis menjadi narasumber (Narsum) Sosialisasi Penguatan HAM bagi Aparatur di Lingkungan Pemko Tanjungpinang yang digelar di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Kamis (4/12/2025).
Dia menerangkan, bahwa HAM tidak hanya tertulis dalam regulasi, tetapi hidup dalam sikap, tutur kata, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Menurut Lis, pelayanan publik selalu berada dalam sorotan sehingga aparatur dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga manusiawi.
“Ketika masyarakat datang membawa berkas, sebenarnya mereka membawa harapan, kadang kecemasan atau kebutuhan mendesak. Di situlah kita diuji untuk hadir dengan empati,”ungkapnya.
Lis kemudian memberikan sejumlah contoh sederhana implementasi HAM dalam pelayanan sehari-hari, seperti senyum kepada warga, memudahkan proses administrasi, memberi akses setara bagi penyandang disabilitas, hingga menangani aduan dengan empati.
“HAM bukan selalu soal kasus besar. Justru sering berada pada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Aparatur yang memahami HAM akan bekerja lebih bijak, lebih peka, dan lebih profesional,” tambahnya.
Lis berpesan kepada seluruh aparatur negara agar bijaksana, berempati, menghargai keberagaman, dan menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan.
“Aparatur yang paham HAM adalah aparatur yang dipercaya rakyat,”pungkasnya.
Sosialisasi Penguatan HAM bagi Aparatur di Lingkungan Pemko Tanjungpinang ini diikuti 100 peserta yang merupakan utusan dari seluruh Perangkat Daerah.
Sementara, selain Lis, Narsum lainnya seperti Yuli Munir, selaku PSM Ahli Muda, Puspa Gurindam, Bidang PHA DP3AP2KB, serta Siska Sukmawaty, selaku Penyuluh Madya, Kantor Wilayah Kemenkum Kepri, ikut hadir memaparkan materinya.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai landasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.(jp)
Editor: yn
