Komisi IV DPR RI Ingatkan Pemerintah Waspadai Konflik Timteng Terhadap Ketahanan Pangan Nasional
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Komisi IV DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah (Timteng) terhadap ketahanan pangan nasional.
“Dampak dari perang Iran, Israel dan keterlibatan Amerika ini perlu diseriusi untuk diamati oleh pemerintah. Yaitu berdampak kepada harga minyak dunia dan itu akan berpengaruh kepada biaya distribusi dan juga biaya produksi pangan kita,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan dilansir DPR RI, Selasa (10/3/2026).
Politisi Fraksi PKS ini juga menekankan bahwa meskipun pemerintah mengklaim ketersediaan stok pangan mencukupi selama Ramadan, persoalan di lapangan tidak hanya soal jumlah pasokan, tetapi juga distribusi dan stabilitas harga.
“Ini kalau tidak diantisipasi, maka walaupun kita punya stok banyak, ya kan klaim pemerintah di awal Ramadan itu kan kita cukup stok untuk dalam situ. Tapi persoalannya kan terjadi lonjakan harga di pasar-pasar. Salah satu sebabnya adalah tidak meratanya distribusi kita,” tegas Johan.
Kenaikan harga minyak, lanjut dia, akan memperbesar biaya logistik dan berpotensi menghambat penyaluran bahan pangan ke berbagai daerah. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi ini dapat memperburuk disparitas harga antarwilayah.
“Nah dengan meningkatnya harga minyak, maka juga ini akan nanti berdampak kepada terhambatnya distribusi kita. Dengan meningkatnya biaya distribusi itu. Nah karena ini harus diantisipasi secara cepat, jangan reaktif,” jelas Johan.
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ia menilai kebijakan kedaulatan pangan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional.
“Ini sekaligus alarm kepada kita, agar kita tetap concern kepada produksi dalam negeri, jangan tergantung impor. Agar kebijakan kedaulatan pangan kita itu harus masuk di dalam satu tatanan ketahanan nasional,” pungkasnya.
Komisi IV DPR RI, menurut Johan, akan terus mendorong langkah antisipatif pemerintah agar gejolak global tidak berujung pada tekanan berat bagi petani maupun konsumen di dalam negeri.(red)
