PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Gerakan Pemuda Perbatasan Indonesia Kepri (GPPI) Kepri mendesak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggesa pembahasan terkait kekosongan jabatan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri.
Hal tersebut disampaikan Samsidar, Ketua Lsm GPPI Kepri, Senin (10/07/2017).
Menurut Samsidar, dengan kondisi kekosongan jabatan Wagub Kepri berdampak terhadap pelayanan masyarakat Kepri, yang sekarang ini menjadi terhambat.
“Kekosongan Wagub yang berlarut-larut, membuat masyarakat kepri dirugikan, sebab wilayah kepulauan Riau yang terdiri dari pulau sangat sulit jika dipimpin oleh seoarang Gubernur.” Ungkapnya.
Oleh karena itu, DPRD sebagai wakil rakyat harus segera menggesa proses pembahasan kekosongan jabatan itu.
“DPRD sudahi permainan politik. Rakyat kepri udah mempercayakan dewan sebagai wakilnya, maka harus dilihat, kekosongan wagub ini akan berimbas kepada kesejahteraan rakyat.” Ungkapnya.
Dari sekian banyak provinsi yang mengalami kekosongan Wakil Gubernur, hanya kepri yang paling lambat dalam proses pengusungan calon wagub.
“Sangat disayangkan. Dewannya kerja setengah hati. Provinsi lain itu bahkan wagubnya udah dilantik. Kepri malah belum menunjukan perkembangan. Ini daerah perbatasan, seharusnya dewan lebih peka.” tutupnya.
Wakil Ketua DPRD Kepri, Husnizar Hood yang dimintai tanggapannya, mengatakan bahwa proses di DPRD berjalan sesuai dengan mekanisme uu.
“Prosesnya sesuai dengan prosedur yang ada didalam uu. gak bisa dipercepat kalau melangkahi UU, semuanya akan terjawab setelah Tatib dan Panitia pemilihan terbentuk. Saat ini pansus bekerja sudah hampir rampung, semoga akhir juli selesai.” Ungkap Politisi Demokrat ini.
Jika pansus udah selesai membahas tatib, maka nanti akan ada panitia pemilihan, dan proses itu akan dikerjakan oleh panitia pemilihan (Panlih).
“Pansus tatib sudah finalisasi, didalam tatib nanti akan ada Panlih, nah panitia pemilihanlah yang bekerja memverifikasi calon sampai pemilihan.” tutupnya.
Penulis : Suaib
Editor : YAN
