PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum (Pandum) Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Jumat (22/8/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, SE., M.Si, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyerahkan pemandangan umum terkait Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2025, yang mencerminkan sikap dan masukan strategis terhadap rencana perubahan kebijakan fiskal daerah.
Secara umum, seluruh fraksi menyampaikan apresiasi atas penyampaian Nota Keuangan serta mendukung pembahasan lebih lanjut terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam forum-forum rapat selanjutnya.
Dihari yang sama, Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura langsung menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandum fraksi tersebut.
Nyanyang menjelaskan secara umum tanggapan terhadap pemandangan umum tersebut yakni mengenai Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.918.402.282.363,00 mengalami penurunan menjadi Rp.3.911.090.437.462 pada Perubahan APBD 2025.
“Secara kumulatif penurunan sebesar Rp7,3 Miliar tersebut dikarenaan adanya penyesuaian besaran salur pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp152 miliar yang lebih besar daripada besaran kenaikan target pendapatan yang bersumber dari Pendapatan daerah sebesar Rp144,7 miliar,”terangnya.
Dari kondisi tersebut, Nyanyang menjelaskan, realisasi semester I Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya meningkatkan kinerja pendapatan yang ditempuh baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan Masyarakat serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Selanjutnya berkaitan dengan belanja daerah dapat kami sampaikan pada APBD Murni TA 2025 sebesar Rp.3.918.642.282.363,00, (tiga triliun sembilan ratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)dan Pada APBD Perubahan terdapat kenaikan menjadi Rp.3.933.376.601.900,44.
(Tiga triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus satu ribu sembilan ratus koma empat puluh empat rupiah).
“Dapat kami sampaikan Penambahan belanja pada APBD Perubahan diarahkan untuk
dukungan Astacita, Penataan Non ASN (PPPK) dan Prioritas Daerah lainnya,” jelasnya.
Dijelaskan Nyanyang, Pembiayaan Daerah naik sebesar Rp22.046.164.438,01 (dua puluh dua miliar empat puluh enam juta serratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan koma nol satu rupiah) dari semula sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp22.286.164.438,01 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan koma nol satu rupiah).
“Kenaikan tersebut bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Audit BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang semula ditargetkan sebesar Rp5.240.000.000,00 (lima miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp27.286.164.438,01 (dua puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu empatratus tiga puluh delapan koma satu rupiah), ungkapnya.
Terakhir, Nyanyang menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi dan dukungan dari masing-masing fraksi dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025.
“Secara Umum Pemerintah Provinsi mengucapkan terima kasih atas pandangan umum dari masing-masing fraksi yang telah mendukung dan memberikan saran dan masukan dalam peningkatan potensi pendapatan daerah kedepannya, semoga apa yang telah dan akan kita kerjakan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya.(jp)
Editor: yn
