PROKEPRI.COM, BATAM – Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajaguguk menyampaikan beberapa persoalan yang sering dihadapi pengusaha kepada Wakil Gubernur (Wagub) Kepri, Nyanyang Haris Pratamura saat pertemuan di Kantor Graha Kepri, Jumat (14/3/2025).
Persoalan itu, di antaranya terkait kepabeanan, bea cukai, hingga permasalahan lalu lintas orang dan barang.
Selain itu, Jadi juga mengeluhkan persoalan integrasi Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang melalui status Free Trade Zone (FTZ) yang sejauh ini masih belum berlaku menyeluruh dan masih terbatas atau bersifat enclave.
“Kadin menjadi eksekutor pelaku ekonomi yang bisa memberikan multiplier effect ke berbagai sektor,” kata Jadi.
Ia mengakui bahwa Kadin memang mitra strategis pemerintah, terutama terkait kebijakan ekonomi.
Menanggapi persoalan tersebut, Wagub Nyanyang memfokuskan pada permasalahan terkait status FTZ.
“Hadirnya pembangunan jembatan Batam-Bintan di satu sisi akan bisa meningkatkan geliat perekonomian untuk dua sisi. Karenanya, Bintan dan Tanjungpinang statusnya mesti menyeluruh agar efek ekonomi memberikan dampak luas,” ujarnya.
“Dan itu akan menjadi konsentrasi kami untuk terus berkoordinasi ke pusat, bagaimana menjadikan status FTZ di BBK dan Tanjungpinang berubah menjadi menyeluruh,” tambah Wagub.
Tak lupa, Nyanyang juga berharap Kadin Kota Batam untuk terus bersinergi dengan Kadin Provinsi Kepri. Kolaborasi yang sudah terjalin diharapkan dapat terus ditingkatkan guna mendorong pembangunan ekonomi Kepri yang merata dan tumbuh pesat.(ndri)
