KEPRITANJUNGPINANG

Lis Sampaikan Pandangan Ranperda Inisiatif DPRD

Walikota Tanjungpinang H Lis Darmansyah SH menyampaikan pandangan Ranperda inisiatif DPRD Kota Tanjungpinang. Foto Prokepri.com/AMRY.

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kota Tanjungpinang tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah, Senin (23/10) dalam Rapat Paripurna di Aula kantor DPRD Kota Tanjungpinang.

Ranperda inisiatif yang diusulkan oleh DPRD itu, beberapa waktu yang lalu telah disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno dan didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga.

Lis dalam pidatonya menyampaiakan bahwa Ranperda inisiatif tentang pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah tersebut perlu memperhatikan pedoman dan kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan umat muslim, dalam hal ini perlu penekanan dan pengaturan secara tegas, pengaturan tatacara peneyelenggaraan zakat bagi umat muslim Tanjungpinang.

“Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat keadilan sosial,” kata Lis.

Selain itu, katanya, juga untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan sadaqah sesuai dengan tuntutan agama islam dengan tetap mempertimbangkan pancasila UUD 1945.

“Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah,” paparnya.

Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengeloaan zakat yang menyebutkan bahwa pengaturan tatacara, pengelolaan dan lembaga yang berwenang untuk mengatur kewajiban umat muslim telah jelas dan tegas serta daerah dapat menjadikanya sebagai pedoman untuk kemakmuran dan kesjahteraan umat.

“Sebagai pengetahuan kita bersama bahwa sebuah produk hukum daerah yang disampaikan oleh eksekutif dalam hal ini Pemko Tanjungpinang dan Ranperda inisiatif DPRD dalam prosedur dan sistem perencanaan, penyususnan, pembahasan, pemantapan konsepsi sebagaimana diatur dalam UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan,” tutupnya.

Reporter : AMRY

Back to top button