PROKEPRI.COM, BANDUNG – Pakar Ekologi dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB, Dr. Elham Sumarga, S.Hut., M.Si., memaparkan pandangannya mengenai akar persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, serta berbagai upaya berbasis sains yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.
Menurut Elham, Karhutla merupakan persoalan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi iklim ekstrem hingga perubahan ekosistem akibat aktivitas manusia.
Musim kemarau yang panjang dan peningkatan suhu udara dapat menyebabkan vegetasi serta permukaan lahan menjadi lebih kering sehingga mudah terbakar. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks di wilayah yang memiliki ekosistem gambut, terutama apabila kawasan gambut telah mengalami degradasi.
Secara ekologis, gambut merupakan ekosistem lahan basah yang terbentuk dari tumpukan bahan organik yang belum terurai secara sempurna selama ribuan tahun. Dalam kondisi alaminya, gambut menyimpan banyak air sehingga relatif sulit terbakar.
Permasalahan muncul ketika kawasan gambut dikeringkan, salah satunya melalui pembangunan kanal untuk mendukung kegiatan budidaya.
“Jika wilayah gambut masih berada dalam kondisi alaminya dan selalu tergenang air, hal itu tidak akan menjadi masalah. Namun, ketika airnya dikeluarkan, bahan organik yang mengering tersebut berubah menjadi akumulasi bahan bakar di hamparan yang sangat luas,” ujar Elham dalam keterangan, Minggu (13/9/2026).
Berbeda dengan kebakaran pada lahan mineral yang umumnya terjadi di permukaan, api pada lahan gambut dapat merambat di bawah permukaan tanah atau dikenal sebagai subsurface smoldering. Kondisi ini membuat kebakaran gambut sulit dideteksi dan dipadamkan secara menyeluruh.
Api dapat terus membakar lapisan bahan organik di bawah tanah meskipun permukaan tampak telah padam. Akibatnya, asap dapat terus muncul dalam waktu yang lama dan menyebar hingga ke wilayah yang jauh.
Elham menerangkan, asap akibat Karhutla menjadi salah satu dampak yang paling langsung dirasakan masyarakat. Kandungan partikulat halus, termasuk PM2.5, dalam asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan.
Selain mengganggu kesehatan, kabut asap juga dapat memengaruhi berbagai aktivitas masyarakat. Kegiatan belajar mengajar, pelayanan publik, aktivitas ekonomi, hingga transportasi udara dapat mengalami gangguan ketika kualitas udara memburuk.
Dari sisi ekologis, kebakaran hutan juga mengancam keberlangsungan berbagai spesies dan habitat satwa liar. Di Kalimantan, misalnya, kebakaran dapat mempersempit ruang hidup satwa seperti orangutan dan memaksa mereka berpindah dari habitat alaminya.
“Orangutan di Kalimantan banyak yang terdesak dan terjebak akibat kebakaran. Bahkan, terdapat satwa liar yang tidak mampu menyelamatkan diri dari kebakaran yang hebat,” ungkapnya.
Dampak lain yang tidak kalah penting adalah pelepasan emisi karbon ke atmosfer. Ketika gambut terbakar, karbon yang tersimpan selama ribuan tahun dapat terlepas dalam jumlah besar dan berkontribusi terhadap perubahan iklim.
Kondisi tersebut dapat membentuk sebuah siklus yang perlu diwaspadai. Perubahan iklim meningkatkan risiko terjadinya kondisi cuaca ekstrem, sementara kebakaran hutan dan lahan turut meningkatkan emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim.
Elham menjelaskan bahwa kerusakan ekosistem gambut dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Gambut yang telah dikeringkan akan terpapar oksigen sehingga bahan organiknya mengalami proses penguraian yang lebih cepat.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan permukaan tanah mengalami penurunan atau subsidence. Apabila terus berlangsung, sejumlah kawasan berpotensi mengalami genangan atau bahkan banjir permanen.
Melalui pendekatan pemodelan hidrologis dan spasial, para peneliti dapat memproyeksikan berbagai risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Pemodelan tersebut juga dapat membantu pengambil kebijakan memahami konsekuensi dari berbagai pilihan pengelolaan lahan.
“Di sinilah fungsi utama pemodelan. Kita dapat menginvestigasi berbagai skenario untuk mengambil keputusan yang bersifat antisipatif dan preventif agar kebakaran yang lebih hebat pada masa depan dapat dicegah,” kata Dr. Elham.
Salah satu pendekatan yang dapat dikaji melalui pemodelan adalah penguatan perlindungan terhadap kawasan gambut, termasuk wilayah gambut dalam yang memiliki fungsi ekologis penting.
Menurut Elham, pencegahan karhutla perlu dilakukan sejak dari sumber persoalannya. Salah satu langkah penting adalah melakukan restorasi ekosistem gambut melalui pembasahan kembali atau rewetting.
Upaya tersebut dapat dilakukan, antara lain, dengan membangun sekat kanal (canal blocking) untuk menjaga ketersediaan air dan kelembapan di kawasan gambut. Dengan kondisi gambut yang tetap basah, risiko terjadinya kebakaran dapat ditekan, termasuk pada periode kemarau panjang.
Di sisi lain, perlindungan ekosistem perlu berjalan seiring dengan keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah paludikultur, yakni sistem budidaya yang menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi alami lahan basah.
Komoditas seperti jelutung, sagu, dan purun dapat menjadi alternatif karena mampu tumbuh dan beradaptasi pada kondisi lahan yang basah. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa harus mengeringkan kawasan gambut.
“Pengelolaan gambut harus mempertimbangkan kondisi ekologisnya. Aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan melalui pilihan-pilihan komoditas yang sesuai dengan karakteristik lahan basah,” jelasnya.
Elham menekankan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pencegahan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, lembaga terkait, dan pelaku usaha.
Evaluasi terhadap pengelolaan kawasan gambut, penguatan kebijakan perlindungan ekosistem, serta penegakan hukum terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara yang merusak menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
Sementara itu, akademisi dan peneliti memiliki peran dalam menyediakan kajian dan bukti ilmiah yang dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Semua pihak harus bergerak bersama secara sinergis. Kebakaran hutan adalah masalah yang tidak bisa dilokalisasi, sehingga penanganannya membutuhkan kesadaran bersama, perbaikan regulasi, serta ketegasan penegakan hukum demi menjaga keberlanjutan ekosistem,” pungkas Elham.(itb)
Editor: yn
