KEPRITANJUNGPINANG

Paslon Gubernur Kepri dan Wakil Serahkan LPPDK

 

Ilustrasi

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Seluruh Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Kepri dan Wakil sudah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), Minggu (06/12/2020).

“Seluruh Laporan tersebut telah diterima oleh Tim Dakam KPU Provinsi Kepulauan Riau, dan besok tanggal 7 Desember 2020 akan diserahkan KAP (Kantor Akuntan Publik) yang telah dipilih (paska pembobotan) dengan persyaratan sesuai Keputusan KPU No. 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 dengan dasar Pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 junto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018, junto Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016,” kata Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kepri, Widiyono Agung Sulistiyo, Minggu (06/12/2020).

Sulistyo mengatakan, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau seluruhnya telah menyerahkan pada tanggal 6 Desember adalah Paslon Nomot Urut 1 (Pasangan Sinergi), pada pukul 13.39 wib. Paslon No Urut 2 (Pasangan Insani), pada pukul 15.07 wib dan Paslon No Urut 3 (Pasangan Aman), pada pukul 15.49 wib.

“Pada hari ini Minggu 6 Desember 2020 sampai batas akhir pukul 18.00 adalah batas waktu penyerahan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) yang merupakan tahap akhir kewajiban Paslon menyerahkan laporan Dana Kampanye (Dakam), yang sebelumnya telah menyerahkan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) pada tanggal 25 September 2020 dan LPSDK (Laporan Penerimaan Dana Kampanye) pada tanggal 31 Oktober 2020,” ungkapnya.

“Jika pada hari ini Paslon sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyerahkan LPPDK maka sesuai pasal 54 PKPU 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye, maka dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon,” sambung Sulistyo.

Tim helpdesk Dakam KPU Provinsi Kepulauan Riau, masih Sulistyo, yang sebelumnya telah melakukan Rapat Koordinasi dengan LO Paslon Dakam No urut 1, 2 dan 3 pada tanggal 1 Desember 2020 dengan tujuan selain mengingatkan kewajiban LO Paslon Dakam, juga menyampaikan syarat-syarat yang harus dilaporkan oleh LO Dakam Paslon.

Serta sejak tanggal 4, 5 dan hari ini Tim Helpdesk membuka konsultasi terkait formulir yang harus dilaporkan melalui SIDAKAM (Sistem Informasi Dana Kampanye).

Adapun jumlah KAP yang KPU Provinsi Kepri tunjuk sebanyak 3 (tiga) KAP, setiap KAP mengaudit Paslon yang berbeda.

“Maka KAP tersebut akan mengaudit dari LPPDK yang diserahkan selama 15 hari yaitu pada tanggal 7 hingga 21 Desember 2020,” jelas Sulistyo.

Penyampaian hasil audit dari KAP diserahkan ke KPU Kepri pada tanggal 22 Desember 2020, dan Penyampaian KPU ke Paslon serta Pengumuman hasil audit pada tanggal 23 hingga 25 Desember 2020.

“Maka yang menentukan hasil audit Laporan Dakam adalah sesuai kompetensi laporan keuangan yaitu KAP yang dipilih KPU Provinsi Kepulauan Riau,” bebernya lagi

Ketentuan terhadap pelanggaran sanksi terhadap Laporan Dakam sampai Pembatalan Paslon jika Paslon melampaui Batas Pengeluaran Dakam yang telah ditetapkan KPU Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 19 Milliar.

Untuk ketiga Paslon Gub-Wagub Kepri semua pengeluaran Dakam berada dibawah ketentuan yang ditetapkan KPU.

Kemudian, menggunakan kelebihan sumbangan yang telah ditentukan, sebagai misal sumbangan perseorangan paling besar Rp. 75 juta, jika seseorang menyumbang sebesar Rp. 90 juta, maka yang boleh digunakan sebesar Rp75 juta dan sisanya tidak boleh digunakan dan dikembalikan kepada Negara.

Sumbangan dakam dari pihak yang dilarang (orang asing, lembaga asing, atau berasal dari sumber yang tidak jelas, dll).(r/yan)

Back to top button