PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Zulhidayat blak-blakan soal skema pinjaman daerah yang telah berjalan pada tahun 2025 hingga 2026 dalam diskusi publik bertema “Pinjaman untuk Pembangunan, Solusi atau Beban Baru?” di kantor Ulasan Network, Jalan D.I. Pandjaitan, Kilometer 7, Tanjungpinang, Rabu (3/9/2025).
Menurut Zulhidayat, pinjaman yang digunakan pada 2025 berbentuk talangan kas untuk menutup kewajiban pemerintah terhadap pihak ketiga, termasuk pelaku UMKM yang terlibat dalam pekerjaan pemerintah.
“Kalau hanya mengandalkan PAD, penerimaan daerah datang bertahap tiap bulan, sementara kebutuhan belanja banyak yang harus dipercepat. Karena itu kita ambil pinjaman talangan agar kewajiban bisa segera dibayar. Sekarang cicilan pinjaman ini sudah berjalan dan akan lunas sampai 31 Desember 2025,”ujarnya dalam diskusi itu.
Untuk 2026, Zulhidayat menyebutkan, rencana pinjaman masih dalam tahap kajian serta sedang memetakan kemampuan bayar termasuk menyeleksi vendor yang menawarkan kerja sama.
“Semua dilakukan secara transparan dan terukur. Kami akan memilih yang terbaik untuk pemerintah dan masyarakat Tanjungpinang,”tegasnya.
Pemko, sambung Zulhidayat, tengah menyiapkan kajian pembangunan kolam retensi di kawasan rawan banjir, seperti, Jalan Sulaiman Abdullah dan Kampung Kolam, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp7-8 miliar untuk pembebasan lahan.
“Adapun pembangunan fisik akan dibiayai melalui APBN oleh Kementerian PUPR,”jelasnya.
Penanggulangan banjir di Tanjungpinang, kata dia lagi, harus diselesaikan secara komprehensif. Tidak lagi secara parsial, dan hal tersebut harus segera dimulai. Salah satunya adalah melalui pembuatan kolam retensi air di beberapa titik. Untuk itu, Pemko Tanjungpinang harus segera memulai penanggulangan tersebut. Yang tentunya memerlukan perhitungan teknis, dan keberanian dalam penyusunan anggarannya.
Selain banjir, pemerintah, masih Zulhidayat, juga berfokus meningkatkan pelayanan publik. Beberapa kantor kelurahan masih tergenang saat hujan deras, sementara sejumlah sekolah terpaksa menjalankan dua hingga tiga shift karena keterbatasan ruang belajar.
“Itu menjadi PR kita bersama yang harus dipercepat. Termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan, agar masyarakat tidak lagi dilayani dalam kondisi serba terbatas,”tambahnya.
Dari sisi fiskal, Zulhidayat menilai tahun 2026 relatif lebih lapang, tetapi mulai 2027 hingga 2030 pemerintah akan menghadapi kewajiban mencicil pinjaman. Karena itu, peningkatan PAD menjadi kunci. Fokusnya bukan menaikkan tarif, melainkan menutup kebocoran penerimaan, salah satunya dari sektor parkir.
“Parkir ini potensinya besar, tapi yang terealisasi masih rendah. Selama sistem masih tunai, pasti ada kebocoran. Maka ke depan arahnya non-tunai. Tapi tanpa dukungan masyarakat, hal ini sulit berjalan. Semua upaya yang kami lakukan ujungnya kembali untuk masyarakat juga,”jelasnya.
Zulhidayat menegaskan, pinjaman daerah masuk dalam struktur APBD dan diawasi DPRD serta diaudit BPK, sehingga penggunaannya tidak bisa sembarangan. Aturan juga memastikan pinjaman tidak boleh melewati masa jabatan pemerintahan.
“Satu rupiah pun dari pinjaman akan terpantau dalam mekanisme pertanggungjawaban APBD. Masyarakat bisa melihat dan mengawasi. Tidak ada pinjaman yang diwariskan,”ungkapnya.
Zulhidayat mengatakan, pengalaman tahun ini, membuktikan manfaat pinjaman dapat langsung dirasakan, mulai dari pembayaran tunda bayar UMKM hingga kelanjutan pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek hasil pinjaman sebelumnya, seperti Jalan Bandara dan Jalan Merdeka, kini tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat.
“Prinsipnya transparan dan terukur. Kuncinya ada pada kemampuan bayar dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Best practice sudah ada, dan itu yang kita jaga ke depan. Kami juga membuka diri untuk masukan dari akademisi dan pengamat agar program ini berjalan optimal,”tutupnya.
Pengamat Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjungpinang, Dimas Satriadi, menilai, pinjaman untuk pembangunan bukan hal asing, bahkan di negara maju.
“Yang penting adalah memastikan pinjaman dipakai untuk proyek produktif, bukan sekadar menutup defisit. Kalau diarahkan ke infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengendalian banjir, itu akan menjadi investasi sosial-ekonomi besar bagi masyarakat,” ujar Satriadi.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol) Raja Haji, Tanjungpinang, Ferizon, mengatakan, langkah Pemko Tanjungpinang menempuh jalur pinjaman bisa menjadi solusi asalkan kemampuan bayar terjaga.
“Risiko harus dihitung, tapi selama ruang pembayaran tersedia, masyarakat justru mendapat manfaat langsung dari kebijakan ini,” katanya.(jp)
Editor: yn
