Ditinggal Prendjak, Garuda, Matahari, lalu Apalagi?

PROKEPRI.COM, OPINI – Kota Tanjungpinang, Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau dihebohkan dengan dua berita besar. Berita dari jalur langit, sang Garuda Air Line akan berhenti operasi melayani Tanjungpinang-Jakarta. Walaupun masih ada upaya lobi agar tak jadi minggat.

Sementara berita dari darat, iklim dunia usaha dikejutkan pindahnya pabrikan Teh Prendjak yang selama ini jadi icon Tanjung Pinang sejak tahun 1980. Pabrik itu pindah ke Kendal Jawa Tengah. Dampaknya ratusan karyawan kehilangan pekerjaan.

Daerah ini ada badan khusus Free Trade Zone, tapi belum menunjukkan kinerja dengan menarik investasi ke Tanjungpinang.

Sedangkan di bidang birokrasi, tata kelola daerah ini tak sesuai rencana yang katanya mau berbenah namun tak juga berbenah. Namanya berbenah pasti tuan rumah yang baru harusnya menempatkan figur- figur yang tepat untuk mendukung visi dan misil organisasi.

Tak dibiarkan selama setahun tanpa melakukan rotasi atau promosi ASN. Mesin birokrasi di pemerintahan Kota Tanjungpinang sama dengan mesin birokrasi walikota Rahma, Pj Hasan hingga Pj Coki.

Bahka secara fiskal, daerah ini kian terpuruk. Total APBD yang biasa Rp1 triliun terjun bebas di bawah rata rata lima tahun belakangan.

Tunjangan ASN dikurangi atau dipotong 20 persen. Guru guru dan staf staf di OPD menjerit karena tunjangan mereka dipotong. Bahkan untuk menutupi kekurangan kas, Pemda meminjam ke bank bank daerah disertai biaya bunga.

Tidak ada terobosan ata upaya menambah PAD. Upaya menarik investasi sehingga tercipta lapangan pekerjaaan juga belum nampak. Kota ini benar -benar berada dalam situasi yang tidak baik baik saja. Menuju gelap bukan terang. Ruko ruko di pusat bisnis Jalan Merdeka banyak yang tutup.

Kota ini tak runtuh oleh bencana, tidak pula oleh konflik. Ia terpuruk secara perlahan, nyaris senyap, karena satu masalah mendasar: ekonominya kehilangan denyut, lapangan pekerjaan menghilang, dan negara seolah membiarkannya berjalan sendiri di tepi jurang.

Indikator paling kasatmata datang dari langit. Garuda Indonesia menutup penerbangan penerbangan Tanjungpinang–Jakarta. Yang semula pesawat dari Tanjungpinang ke Jakarta ada tiga maskapai kini menjadi dua pesawat.

Tentu tutupnya jalur penerbangan dianggap kering Ini bukan sekadar keputusan bisnis maskapai, tetapi sinyal keras bahwa permintaan perjalanan yang identik dengan aktivitas ekonomi menurun drastis. Kota yang sehat justru berebut konektivitas. Tanjungpinang malah kehilangan satu demi satu aksesnya.

Batam misalnya penerbangan dimulai dari pagi hari hingga malam hari dengan rute puluhan tujuan.

Jika pemerintah peka, ada pesan khusus Tanjungpinang gagal menciptakan iklim yang membuat industri bertahan, apalagi berkembang.

Ironisnya, ketika sektor riil melemah, ketergantungan terhadap dana transfer pusat justru semakin besar. Namun dana itu kini berkurang. Pemerintah daerah berada dalam posisi tak berdaya: PAD minim, basis ekonomi sempit, dan ruang fiskal nyaris habis. Akibatnya, pembangunan berjalan di tempat, kebijakan bersifat tambal sulam, dan visi jangka panjang nyaris tak terdengar.

Yang tersisa hanyalah ilusi aktivitas ekonomi. Pameran UMKM digelar berulang kali, tetapi pengunjung lebih banyak melihat daripada membeli. Bukan karena produk buruk, melainkan karena masyarakat memang tak punya cukup uang untuk dibelanjakan. Ini bukan masalah promosi, melainkan struktur ekonomi yang rapuh.

Simbol paling keras dari runtuhnya daya beli adalah tutupnya Matahari, pusat perbelanjaan yang selama ini menjadi penanda hidupnya konsumsi kelas menengah. Jika ritel besar tak sanggup bertahan, itu berarti pasar lokal sudah terlalu kecil untuk menopang usaha skala menengah ke atas.

Ada diskusi menarik di kalangan netizen, Tanjungpinang itu kuno kata salah satu cewek di suatu Podcast di Jakarta. “Mal aja tidak ada di Tanjungpinang ,” katanya. Langsung warga Tanjungpinang merespon tak masalah tak ada mall karena warga Tanjungpinang Shopping ke Johor, Singapura atau ke Batam. Ini jawaban yang membuat kita tersenyum getir.

Buka tutup

Di level mikro, kedai-kedai kopi bermunculan lalu mati satu per satu. Bukan karena salah konsep, tetapi karena realitas: biaya operasional lebih cepat naik dibanding omzet. Kota ini tidak kekurangan wirausaha, tetapi kekurangan konsumen. Uang tidak berputar, hanya berpindah tangan sebentar lalu menghilang.

Tanjungpinang kini menjelma kota administrasi tanpa ekonomi kuat. Hidup dari belanja pemerintah, sepi dari investasi, dan minim peluang kerja. Jika kondisi ini dibiarkan, kota ini bukan hanya akan ditinggalkan investor, tetapi juga ditinggalkan generasi mudanya sendiri.

Lulusan perguruan tinggi banyak dihasilkan tapi lapangan pekerjaan minim tersedia. Mereka akhirnya harus merantau ke Batam. Tak jarang yang sudah sarjana harus menyimpan ijazahnya karena pabrik mencari lulusan SMA.

Pertanyaannya bukan lagi apakah Tanjungpinang sedang terpuruk. Itu sudah jelas. Pertanyaan sesungguhnya: apakah ada keberanian politik untuk mengubah arah, atau kota ini akan dibiarkan menjadi kota sunyi di wilayah perbatasan hidup secara administratif, mati secara ekonomi?

Karena sejarah menunjukkan, kota tidak runtuh karena kemiskinan. Kota runtuh ketika ketidakpedulian dijadikan kebijakan.***