PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Dua Pasangan Calon (Paslon) Walikota Tanjungpinang dan wakil nomor urut 1 Syahrul-Rahma dan 2 Lis Darmansyah-Maya Suryanti bakal mengikuti debat publik terbuka di salah satu hotel pada Minggu (22/4/2018) mendatang.
“Debat terbuka diselenggarakan 22 April 2018 bertempat di salah satu hotel di Tanjungpinang,” kata Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patri disela-sela rapat bersama Walikota jajaran dan tim Sentra Gakkumdu Pilkada di kantor Walikota Tanjungpinang, Rabu (11/4).
Robby menyatakan, debat tersebut merupakan tahapan Pilkada Tanjungpinang yang saat ini tengah dimatangkan.
“Debat tiga kali yang harus diikuti paslon Walikota. Tema debat pertama soal pendidikan, pelayanan publik dan pemerintahan serta kebudayaan,” ungkap mantan jurnalis senior ini.
Saat ini, sambung Robby, KPU juga sedang konsen menuntaskan tahapan persiapan menjelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada.
“Insya Allah 19 April akan kita tetapkan DPT Pilkada Tanjungpinang untuk proses pemesanan logistik Pilkada,” ujarnya.
Setelah penetapan tersebut, KPU, masih Robby, segera berkoordinasi untuk pengadaan surat suara, tinta, hologram dan formulir untuk keperluan kebutuhan Pilkada.
“DPT Pilkada Tanjungpinang ini menjadi Daftar Pemilih Sementara pemilu 2019. Kita minta pemerintah membantu KPU agar sejumlah warga yang belum merekam KTP elektronik segera merekam. Karena hanya dengan suket atau KTPel mereka dapat memberikan hak suaranya. Tanpa suket maupun KTPel, tidak diperkenankan,” tegas Robby kembali.
Senada dengan itu, Pejabat Walikota Tanjungpinang Raja Ariza menyatakan, segera membahas usulan KPU tersebut agar warga yang belum rekam segera merekam.
Dia melihat sejauh ini Pilkada Tanjungpinang masih berjalan dengan tertib. Walaupun di media sosial sedikit agak ramai.
“Hal itu wajar-wajar saja. Kita akan bantu KPU meningkatkan partisipasi pemilih dengan kegiatan sosialisasi yang bisa mendorong warga untuk menggunakan hak pilih.” ingat Raja.
Sementara itu, Kepala Kajari Tanjungpinang Ahmad Harry menambahkan, dengan kondisi Pilkada saat ini harus dijaga sebaik baiknya.
“Kasus pelanggaran Pilkada sudah diatur oleh undang undang. Ada waktunya. Sejauh ini belum ada kasus yang sampai ke Gakumdu untuk diproses lebih lanjut,” tutup Harry.(r/*)
Editor : YAN
