PROKEPRI.COM, OPINI – Belakangan ini Provinsi Kepulauan Riau banyak sekali dikunjungi oleh para pejabat Negara. Mulai dari para Menteri, Panglima TNI sampai istri Wakil Presiden. Kunjungan kerja yang sifatnya resmi atas nama pemerintah pusat ini jadi perhatian khusus para akademisi dan pengamat politik.
Sebagian beranggapan posisi Kepri yang berada di wilayah perbatasan memang perlu mendapatkan perhatian ekstra. Namun tidak sedikit juga yang berasumsi posisi Kepri yang strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan Selat Singapura juga perlu terus didorong oleh pemerintah pusat agar terus tumbuh menjadi daerah yang kuat baik dari sisi ekonomi, insfrastruktur, keamanan wilayah dan kesejahteraan masyarakatnya.
Tidak bisa dipungkiri memang, meski kebijakan efisiensi tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat ke semua daerah, saat ini berbagai indikator makro Kepulauan Riau tetap tumbuh dengan moncer.
Lihat saja hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di semester pertama tahun 2026 yang menyebutkan angka pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 7,02 persen. Angka ini terbesar se-Sumatera dan masuk lima besar daerah di Indonesia yang mencetak angka pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kepri juga jauh melampui angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,61 persen.
Masih dari catatan BPS, daerah Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau juga menunjukkan trend pertumbuhan ekonomi yang posiitif dengan Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami pertumbuhan terbesar yakni 18,80 persen. Faktor pendorong naik tajamnya pertumbuhan ekonomi di Anambas karena didorong sektor pertambangan minyak dan gas bumi.
Kemudian disusul Kabupaten Natuna dengan 15,37 persen, Kota Batam, Bintan, Karimun, Kota Tanjungpinang dan Lingga.
Dari data BPS menunjukkan memang terjadi pergeseran struktur ekonomi Kepri dalam sepuluh tahun terakhir. Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari 37,56 persen pada 2015 menjadi 41,57 persen pada 2025, sementara kontribusi sektor pertambangan justru menyusut dari 15,73 persen menjadi 10,06 persen.
Di sisi lain, sektor informasi dan komunikasi terus menanjak, mencerminkan digitalisasi aktivitas ekonomi masyarakat — dari berbelanja, memesan transportasi, hingga membeli emas secara daring menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kuatnya perekonomian di Kepulauan Riau.
Dilihat dari sisi perekonomian Kepulauan Riau triwulan I-2026 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp99,38 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp57,65 triliun. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan I-2026 memberikan kontribusi sebesar 7,30 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera. Ini sebuah catatan manis bagi pemerintah pusat bagaimana peran strategis Kepri dalam tataran perekonomian nasional.
Naiknya indikator perekonomian di Kepri juga bisa dilihat dengan terus naiknya investasi baik asing maupun dalam negeri. Hingga pertengahan tahun 2026, realisasi investasi yang masuk telah mencapai Rp40 triliun, dari total target tahunan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp86 triliun.
Nilai ekspor Kepri di tahun 2026 juga terus mengalami kenaikan meski sempat terkoreksi di bulan Mei 2026. Nilai ekspor di bulan Januari khusus ekspor nonmigas tercatat sebesar US$1.692,67 juta. Di bulan Februari US$1.943,99 juta (naik 8,21% y-o-y), bulan Maret US$2.071,18 juta, April US$2.282,23 juta (didominasi nonmigas US$1.713,24 juta dan migas US$569,00 juta). Sementara di Bulan Mei total nilai ekspor turun ke angka US$2.050,08 juta.
Namun angka impor di tahun 2026 memang mengalami kenaikan dibanding tahun 2025. Nilai impor Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2026 mencapai US$2.611,00 juta (sekitar Rp41,4 triliun), yang menunjukkan kenaikan sebesar 14,84 persen jika dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2025.
Trend membaiknya indikator makro Kepulauan Riau juga bisa dilihat dari makin menurunnya angka kemiskinan. Dari data BPS pada Maret 2026 tercatat angka kemiskinan turun menjadi 111,22 ribu orang atau setara dengan 4,09 persen dari total penduduk. Jumlah ini berkurang sekitar 3,3 ribu orang dibandingkan data September 2025 yang berada di angka 114,55 ribu orang atau 4,26 persen.
Penurunan penduduk miskin terjadi baik di perkotaan (dari 94,77 ribu menjadi 91,68 ribu orang) maupun perdesaan (dari 19,79 ribu menjadi 19,54 ribu orang).
Tingginya angka pertumbuhan ekonomi regional, terutama ditopang oleh sektor industri dan perdagangan di
kawasan perkotaan seperti Batam, berdampak langsung pada terserapnya tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan perkotaan.
Namun disisi lain makin meningkatnya garis kemiskinan menunjukkan bahwa inflasi dan harga kebutuhan pokok masih merangkak naik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri agar kenaikan pendapatan masyarakat riil tidak tergerus oleh inflasi kebutuhan dasar.
Karena itu pentingnya validitas data penerima bantuan sosial yang menyentuh sampai lapisan masyarakat paling bawah. Program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting juga dinilai akan jauh lebih efektif jika intervensi anggaran tepat sasaran pada kantong-kantong kemiskinan yang tersisa, khususnya di wilayah hinterland atau pedesaan serta wilayah pulau-pulau kecil.
Capaian berbagai indikator makro yang positif tentu menjadi modal penting bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam merancang kebijakan fiskal yang responsif.
Tentu harapan kita semua perkembangan makroekonomi Kepri yang positif menjadi salah satu acuan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, guna memastikan momentum pertumbuhan ini dapat dikonversi menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Apa yang diraih Kepri yang berjuluk Mutiara Biru Dari Utara ini merupakan salah satu kado terindah bagi Bangsa Indonesia yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya ke 81 tahun.
Majulah Kepri Jayalah Indonesia.***
