Gubernur Ansar Surati Walikota Tanjungpinang

Gubernur Kepri H Ansar Ahmad. Foto prokepri/yan.

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad menyurati Walikota Tanjungpinang Hj Rahma terkait pengisian Calon Wakil Walikota sisa masa jabatan tahun 2018-2023.

Surat bersifat segera tersebut dilayangkan pada Senin (08/03/2021) guna menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 132.21/1062/OTDA tanggal 18 Februari 2021

“Gubernur Kepri telah menerima tembusan surat dari Walikota Tanjungpinang yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/276/1.1.02/2021 tanggal 19 Februari 2021, hal permohonan petunjuk dan arahan. Berkenaan hal tersebut disampaikan kepada saudara (walikota,red) bahwa seharusnya sevara berjenjang dapat melakukan audiensi terlebih dahulu kepada Gubernur sebagaimana maksud pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomot 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang menegaskan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, khususnya pemerintahan kota Tanjungpinang dalam hal untuk melakukan pendampingan terhadap pengisian jabatan wakil walikota,” tulis Ansar dalam surat tersebut pada poin pertama.

Kedua, masih Ansar, gubernur juga telah menerima tembusan dari Ombdsman perwakilan Kepri Nomor B/09/LM.15-05/00009.2021/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 perihal pengusulan calon wakil walikota sisa masa jabatan 2018-2023, yang menyarankan walikota merespon kenginan publik agar jabatan tersebut segera terisi.

Sesuai pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, wakil kepada daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan khususnya di pemerintahan Kota Tanjungpinang, guna terlaksananya pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Berdasarkan pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016, agar walikota meneruskan usulan 2 orang calon wakil walikota sisa masa jabatan tahun 2018-2023 yang telah diterima dariusulan Partai Politik atau gabungan pengusung kepada DPRD Kota Tanjungpinang untuk proses pengisian wakil walikota yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD,” sambung Ansar dalam surat tersebut.

Poin kelima (terakhir,red), Ansar menegaskan, sehubungan hal ini, dalam rangka menjaga stabilitas politik dan pemerintah serta adanya kepastian hukum di Kota Tanjungpinang, agar walikota segera menindaklanjuti dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.(yan)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.