NASIONAL

Harta Menteri dan DPR Naik 1 M Selama Pandemi, KPK: Masih Wajar

Deputi Bidang Pencegahan Dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.(Foto Tempo)

PROKEPRI.COM,JAKARTA – Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa selama Pandemi, sebanyak 70,3 persen Penyelenggara Negara melaporkan terjadinya kenaikan harta.  Kenaikan harta tertinggi di tingkat menteri 58 persen dan harta DPR/MPR naik 45 persen yang masing-masing mengalami penambahan sekitar Rp 1 miliar. Selain itu, laporan harta tetap terdapat pada 6,8 persen penyelenggara negara, dan penurunan harta dialami oleh sebanyak 22,9 persen pejabat.

“Menurut hasil analisis LHKPN 2019-2020, angka tersebut masih tergolong wajar,” ujar Pahala dalam diskusi daring, Selasa 7 September 2021.

Selanjutnya, ia juga menegaskan bahwa terdapat beberapa penyebab dari kenaikan atau penurunan nilai harta penyelenggara negara tersebut.

Kenaikan nilai harta penyelenggara negara terjadi antara lain disebabkan apresiasi nilai aset, penambahan asset, penjualan asset, pelunasan pinjaman, serta adanya harta yang tidak dilaporkan sebelumnya. “Kalau naik secara signifikan karena nilai PBB-nya dinaikkan, atau misalkan terjadi penggusuran seperti jalan tol, pasti akan menunjukkan apresiasi nilai aset yang (juga) signifikan,” ujar Pahala.

“Kami juga banyak mendapati pejabat negara yang mengalami penurunan (nilai harta), bisa jadi ada depresiasi nilai aset, seperti kendaraan, yang pasti asetnya semakin lama semakin menurun, atau penambahan hutang,” katanya.

“Kalau hartanya tinggi bukan berarti seseorang korupsi, dan kalau rendah bukan berarti bersih, tetapi pada intinya detail harta harus dilihat, apakah profil (seorang pejabat publik) cocok dengan hartanya” sambungnya.

Pahala mengajak masyarakat untuk bersama-sama memantau laporan harta kekayaan penyelenggara negara lewat E-Announcement yang dapat diakses dari https://kpk.go.id/, dan menjelaskan bahwa Efektifitas LHKPN   sebagai alat pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, namun juga kejujuran dari penyelenggara negara sendiri dan serta peran masyarakat.(Tmp)

Editor: Muhammad Faiz

Back to top button