Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sebut Lonjakan Pendatang Picu Tingginya Pengangguran di Kepri
PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menyebut bahwa lonjakan pendatang memicu terjadi tingginya angka penggangguran di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
“Di Kepulauan Riau (Kepri) ini banyak orang datang untuk mencari kerja dan akhirnya menetap. Bahkan banyak yang kemudian mengganti identitas kependudukan menjadi KTP setempat. Ini yang harus kita perhatikan karena bisa berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak diantisipasi,” ujar Yahya dalam pertemuan dengan pemerintah daerah serta mitra kerja di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Rabu (22/04/2026) kemaren.
Ia menjelaskan bahwa tingkat pengangguran di Kepri sebenarnya dapat lebih rendah apabila tidak terjadi arus migrasi yang signifikan dari daerah lain.
“Artinya warga Kepri sebenarnya kalau tidak ada imigrasi penduduk dari daerah-daerah lain, penganggurannya sangat kecil. Tetapi karena ada imigrasi penduduk dari daerah-daerah lain yang setiap tahun datang ke Kepri, maka angka penganggurannya masih tinggi,”ungkap Yahya.
Yahya menyoroti fenomena tingginya migrasi yang sangat berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kepri ini. Menurutnya, meskipun pertumbuhan ekonomi Kepri tergolong tinggi, angka pengangguran masih relatif besar akibat arus masuk penduduk setiap tahun.
“Di sini salah satu temuan yang paling bagus adalah di Kepri ini tingkat pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, tetapi tingkat penganggurannya masih tinggi, karena banyaknya imigrasi setiap tahun ke Kepri,” ujarnya lagi.
Kepri diketahui menjadi salah satu destinasi utama migrasi di Indonesia. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, mengingat wilayah ini merupakan kawasan industri dan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) yang menawarkan peluang kerja besar bagi pendatang, terutama dari Pulau Sumatera dan Jawa.
Selain itu, letak geografis Kepri yang strategis dan dekat dengan perbatasan luar negeri turut memperkuat daya tarik tersebut. Tidak sedikit pendatang yang belum memiliki KTP setempat, namun sudah tercatat sebagai tenaga kerja.(i)
Editor: yn
