PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dipastikan masuk dalam radar pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 pemerintah yang dipimpin H Ansar Ahmad ini, tercatat di 71,66 poin dan berada pada katagori merah.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi KPK, RI Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo menekankan bahwa hasil SPI merupakan alat ukur persepsi publik dan internal ASN terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
“Warna hijau, kuning, atau merah dalam hasil SPI bukan sekadar simbol. Daerah dengan kategori merah akan menjadi fokus pembinaan dan pengawasan KPK. Harapannya, hasil ini dapat mendorong perubahan sistem dan perilaku aparatur,”jelas Agung saat pertemuan Rapat Koordinasi (Rakor) dan evaluasi SPI yang diikuti Gubernur Ansar Ahmad serta seluruh walikota/bupati se-Kepri di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Selasa (14/10/2025).
Ia mengingatkan agar daerah mewaspadai praktik-praktik penyimpangan seperti pemecahan paket pengadaan langsung, serta menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.
Selain itu, Agung juga menjelaskan keterkaitan antara SPI dan Monitoring Center for Prevention (MCSP), di mana MCSP berperan memperbaiki sistem tata kelola, sementara SPI mengukur hasil intervensi tersebut.
Menanggapi hasil SPI Kepri tahun 2024 yang masih berada pada kategori merah (71,66), Gubernur Ansar Ahmad menyatakan bahwa hal tersebut menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh perangkat daerah.
“Kami akan menelusuri lebih dalam hasil survei ini, memperkuat komunikasi antara pimpinan dan staf OPD, serta memperbaiki sistem pengawasan agar ke depan hasil SPI dan indikator reformasi birokrasi bisa lebih baik,” tegas Ansar.
Dia juga menyoroti bahwa hasil MCSP Pemprov Kepri justru menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan nilai tinggi yang mencerminkan keberhasilan sistem pengendalian dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Nilai MCSP kita tergolong tinggi dan membanggakan. Artinya, dari sisi sistem, tata kelola dan pencegahan korupsi sudah berjalan dengan baik. Namun hasil SPI yang masih rendah menunjukkan bahwa tantangan kita kini ada pada persepsi dan perilaku. Ini yang akan kita benahi bersama,”jelas Ansar.
Ansar juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi praktik pemecahan paket maupun proyek fiktif. Ia juga mendorong penggunaan E-Katalog Lokal untuk memastikan transparansi dan efisiensi belanja pemerintah.(red)
