PROKEPRI.COM, OPINI – Tadi sore seusai menjumpai tamu di Hotel CK Tanjungpinang, ngopi bareng bersama wartawan senior yang juga Wakil Ketua ICMI Kepri, bang Ridarman Bay dan Ahmad Yani, seorang pengacara dari Kantor Pengacara Yani & Marpaung SH.
Sebenarnya ngopi bareng tersebut bukan pertemuan yang direncanakan. Hanya sebuah kebetulan ketika saya mampir di Kedai Kopi Toyyib yang posisinya persis di samping Hotel CK, ada beliau berdua.
Ternyata pertemuan tanpa direncanakan di kedai kopi tersebut bukan hanya sekedar acara ngopi biasa. Ada diskusi menarik yang berangkat dari rasa keprihatinan bersama tentang masa depan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau: Tanjungpinang.
Sambil sesekali menyeruput secangkir kopi hangat, kami terus bertukar pikiran, mengeluarkan ide dan mearangkai gagasan bagamana Tanjungpinang bisa berkembang dan tumbuh mengimbangi Batam.
Mungkin apa yang kami bahas terlalu dininabobokan oleh sebuah euforia. Atau bisa juga seperti apa kata orang Melayu terlalu latah. Tapi sekecil apa pun sebuah ide, gagasan dan pemikiran memang perlu diberi ruang. Dan juga tidak terlalu berlebihan kalau tetap dibiarkan memenuhi atmosfir kreativitas sebagai bentuk kepedulian tentang daerah tempat tinggalnya.
Karena gagasan hebat tidak harus datang dari mereka yang bergelar profesor, doktor atau dari mereka yang menyandang sederet gelar akademis. Semua bisa berkontribusi. Karena masa depan Tanjungpinang ini jadi tanggung jawab kita bersama.
Tidak dipungkiri memang, Tanjungpinang ini hanya sebuah kota kecil. Secara administratif, hanya terdiri dari 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduknya hanya 241.266 jiwa dengan 839 RT dan 163 RW.
Sebagai kota kecil, harusnya Tanjungpinang bisa meraih pencapaian yang luar biasa di semua sektor. Kenapa demikian? Karena ada tiga mesin pendorong untuk mempercepat kemajuan kota tua yang sudah berumur 242 tahun sejak kota ini berdiri pada 6 Januari 1784.
Tiga mesin tersebut yakni Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemko Tanjungpinang dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan – Tanjungpinang.
Tapi faktanya belum sesuai harapan. Tanjungpinang, meski paling tua, tapi lambat dalam perkembangan di sisi kemajuan investasi dan pengembangan kawasan sentra ekonomi.
Dari angka investasi yang masuk di Provinsi Kepulauan Riau sampai pada tri wulan kedua tahun 2026 sebesar Rp 40,38 trilyun, jumlah investasi di Tanjungpinang kurang lebih hanya mencapai Rp 470 milyar. Masih kalah jauh dengan Batam yang mencapai Rp 29,89 trilyun dan Bintan yang berhasil meraup investasi sebesar Rp 9,39 trilyun.
Dari angka pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang pada tri wulan pertama mencapai 5,23 persen memang dinilai naik cukup signifikan dibanding tahun 2025 yang hanya 3,31 persen pada tri wulan yang sama.
Namun angka pertumbuhan ekonomi yang naik ini bukan sebuah prestasi yang luar biasa. Mengingat Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepri harusnya juga diimbangi dengan makin banyaknya investasi yang masuk sehingga membuka peluang kerja bagi masyarakatnya.
Keresahan tentang Tanjungpinang yang begini-begini saja dan tidak banyak investasi yang masuk memang cukup jadi diskusi serius di setiap kedai kopi. Bahkan karena minimnya investasi dan peluang kerja, banyak angkatan kerja potensial yang ke luar daerah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.
Kondisi ini membuat sebagian masyarakat resah. Mereka berharap ada gebrakan untuk mendongkrak Tanjungpinang dari sisi jumlah investasi dan peluang bisnis yang masuk agar tercipta peluang kerja yang terbuka lebar.
Persoalannya memang bukan sekadar bagaimana mendatangkan investor, tetapi bagaimana menciptakan ekosistem yang membuat investor merasa yakin untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Provinsi Kepri ini.
Tiga mesin utama: Pemerintah Provinsi Kepri, Pemko Tanjungpinang dan BP Tanjungpinang perlu berani menawarkan keunggulan daerah secara lebih agresif, mempercepat perizinan, menyiapkan kawasan dan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Tidak hanya itu, Tanjungpinang juga tidak boleh hanya berharap pada investasi berskala besar. Potensi ekonomi lokal harus terus digerakkan secara bersamaan. UMKM, sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, kuliner, jasa, perikanan, hingga industri pengolahan perlu mendapatkan ruang untuk berkembang. Investasi besar dan ekonomi rakyat harus berjalan beriringan. Simboisis mutualisme harus tercipta melalui sebuah ekosistem yang saling mendukung.
Satu hal yang sangat perlu juga digarisbawahi, setiap investasi yang masuk harus memiliki dampak nyata terhadap masyarakat. Jangan sampai angka investasi meningkat, tetapi penyerapan tenaga kerja lokal tetap rendah. Pemerintah perlu memastikan adanya keterkaitan antara investasi, kebutuhan tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan keterampilan masyarakat yang terus berkelanjutan.
Tanjungpinang membutuhkan sebuah gebrakan ekonomi yang terukur: mendatangkan investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, dan menahan anak-anak muda agar tidak selalu melihat daerah lain sebagai satu-satunya tempat untuk membangun masa depan.
Untuk itu perlunya para pengambil kebijakan duduk satu meja dengan para akademisi, pengusaha dan para pakar ekonomi untuk merumuskan langkah strategis tentang Tanjungpinang ke depan. Banyak kawasan kosong di Tanjungpinang yang masih terbiarkan. Pada hal di dalamnya bisa dibangun resort, hotel bintang lima, lapangan golf bertaraf internasional dan kawasan industri berskala besar.
Kota ini memiliki posisi strategis dan potensi yang tidak kecil. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian mengubah potensi menjadi peluang dan peluang menjadi pertumbuhan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak proyek yang dibangun, tetapi berapa banyak lapangan pekerjaan yang tercipta, berapa banyak masyarakat yang memperoleh penghasilan lebih baik, dan seberapa besar harapan anak muda untuk tetap membangun masa depannya di Tanjungpinang.***
